Komisi VII DPR RI menyoroti, sebagian besar persoalan krisis listrik di Provinsi Sumatera Utara diakibatkan keterlambatan penyelesaian fast track program (FTP) I, FTP II,  persoalan sosial, pembebasan lahan dan perijinan serta keterlambatan jadwal overhoul PLTGU Belawan akibat persoalan hukum di Kejaksaan Agung.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan Sumut, Kamis (5/2'2015).

Menurutnya, dalam jangka pendek penyelesaian krisis listrik di Provinsi Sumatera Utara melalui sewa PLTD tidak bisa berjalan optimal akibat supply HSD & MFO yang mengalami keterlambatan. Hal ini, lanjutnya, disebabkan supply HSD dan MFOnya berasal dari Tanjung Uban yang relatif jauh dari Belawan serta kendala cuaca.

"Komisi VII akan melakukan pendalaman terkait PLTMG Belawan yang dioperasikan PT PLN (Persero) maupun swasta," kata Ramson seraya meminta secara tertulis permasalahan-permasalahan yang dihadapi PLN Sumut.

Untuk mengatasi persoalan sistem kelistrikan di Sumut pada tahun 2015, Komisi VII mendukung upaya-upaya PT PLN, diantaranya penyelesaian proyek PLTU Pangkalan Susu (2x220 MW), penyelesaian proyek PLTMG Arun (180 MW), penyelesaian Gardu Induk Kuala Tanjung dalam rangka pemanfaatan pembangkit listrik Asahan-2 (Inalum) sebesar 210 MW dan penyelesaian jaringan transmisi 275 kv dari Binjai sampai dengan Payahkunuh.

"Ini semua dukungan akan kita tindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan dan institusi terkait lainnya." kata Ramson.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.